Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menghadapi kendala signifikan dalam mengawasi perjanjian kerja sama yang telah dijalin dengan berbagai pihak. Kepala Bagian Kerja Sama, Ardiyanto Indra Purnomo, mengungkapkan bahwa kurangnya laporan progres dari lembaga yang terlibat menjadi tantangan utama dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kerja sama tersebut.
“Setelah MoU ditandatangani, kami sering kali tidak mendapatkan laporan berkala tentang pelaksanaan kerjasama. Ini menyebabkan kami harus turun langsung untuk memeriksa keadaan di lapangan,” kata Ardiyanto.
Menurut Ardiyanto, masalah lainnya adalah ketidaktepatan waktu dalam penyelesaian laporan. “Laporan harus selesai dalam waktu singkat, namun dokumen pendukung sering datang terlambat, yang menyebabkan bentrokan dengan pekerjaan mendesak lainnya dari pimpinan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini fokus pada perbaikan mekanisme koordinasi untuk memastikan setiap perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi daerah. (SH/ADV)
