Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, memberikan dukungan penuh terhadap pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, hadirnya SIPD yang berfungsi sebagai layanan pengelola data dan informasi pembangunan serta keuangan daerah, sangat vital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
Yusuf menyebutkan bahwa SIPD merupakan langkah penting dalam era digitalisasi pemerintahan yang dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem ini, akses terhadap data pembangunan menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga memudahkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
“Keberadaan SIPD ini mempermudah semua pihak dalam mengakses data yang relevan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini sangat penting agar proses pengawasan DPRD terhadap anggaran bisa lebih efektif dan efisien,” ujar Yusuf.
Selain itu, ia menyoroti pengelolaan data yang terintegrasi dalam SIPD, yang memungkinkan pemerintah untuk memantau perkembangan proyek-proyek pembangunan dengan lebih efisien. Menurutnya, data yang akurat dan terkini sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat berbasis pada fakta yang ada, dan tidak mengabaikan kebutuhan riil masyarakat.
Yusuf juga memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan pelatihan dan sosialisasi penggunaan SIPD kepada aparat desa dan kecamatan. Ia menilai edukasi dan pelatihan ini sangat penting agar sistem ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pihak terkait.
“Semakin banyak pengguna yang memahami dan menguasai SIPD, semakin optimal pula hasil yang bisa dicapai. Untuk itu, pelatihan dan sosialisasi ini harus terus digalakkan,” jelasnya.
Namun, Yusuf juga mengingatkan bahwa meskipun SIPD memiliki banyak keuntungan, ada tantangan yang perlu diperhatikan dalam implementasinya.
“SIPD harus terus diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi. Pemerintah juga harus memberikan dukungan teknis yang cukup untuk memastikan sistem ini berfungsi dengan baik,” ungkapnya. (Adv)
