Kutai Timur – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, memberikan klarifikasi mengenai isu yang menyebutkan hilangnya pokok-pokok pikiran dari anggota dewan yang sudah purna tugas dalam APBD 2024. Menurut Rizali, isu tersebut tidak benar adanya, karena APBD lebih menitikberatkan pada program-program yang berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), bukan usulan individu.
“APBD fokus pada program yang dihasilkan melalui Musrenbang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), bukan pada usulan perorangan,” jelas Rizali dalam rapat yang berlangsung pada Senin (11/11/2024).
Lebih lanjut, Rizali menjelaskan bahwa meskipun RKPD mencatatkan puluhan triliun, beberapa program tetap tidak dapat terakomodir dalam APBD karena terbatasnya anggaran daerah. “Walaupun program telah tercatat dalam KUA-PPAS, keterbatasan anggaran bisa menyebabkan beberapa program tidak terealisasi,” tambahnya.
Rizali juga menekankan bahwa sistem penyusunan APBD mengutamakan proses yang sah dan transparan, tanpa memberikan ruang bagi penyisipan pokok-pokok pikiran individu atau usulan pribadi. Semua program yang tercantum dalam APBD merupakan hasil dari mekanisme yang sudah diatur. (SH/ADV)
