Kutai Timur – Gelaran Bimbingan Teknis (Bimtek) yang banyak diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di luar daerah mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim. Anggota DPRD Kutim, David Rante, mengungkapkan pentingnya untuk kembali mempertimbangkan kebijakan pelaksanaan Bimtek di luar daerah.
Menurut David, Bimtek yang diselenggarakan di luar daerah seharusnya perlu dievaluasi, terutama jika tidak ada aturan yang mengharuskan pelaksanaannya di luar daerah. “Ya kalau bisa di sini kenapa harus ke luar,” ujar David saat ditemui di ruang kerjanya. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut haruslah selaras dengan tujuan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kutim.
David menekankan bahwa jika kegiatan Bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka harus ada penilaian yang jelas terhadap manfaat yang dihasilkan. “Apalagi jika ini memang upaya dalam pengembangan kompetensi ASN, seperti yang belakangan ini banyak dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kutim,” jelasnya.
Lebih lanjut, David berharap agar Bimtek yang dilaksanakan dapat benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pembiayaan untuk Bimtek menggunakan anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat, sehingga sangat penting untuk memastikan hasil yang maksimal. “Sayang anggaran kalau pada saat Bimtek dilakukan, tapi presentasi hasilnya rendah. Karena Bimtek itu memakai uang pajak dari masyarakat,” ujar David.
Anggota DPRD Kutim ini juga menekankan pentingnya agar hasil Bimtek dapat diterapkan dengan baik pada pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini penting agar kegiatan tersebut tidak terkesan hanya sebagai pemborosan anggaran tanpa memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Terakhir, David Rante menegaskan bahwa sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah, DPRD Kutim selalu melakukan koordinasi terkait program-program yang dijalankan pemerintah. (Adv)
