Kutai Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di wilayahnya. Menurutnya, kelangkaan tersebut disebabkan oleh pengurangan kuota BBM yang dilakukan oleh PT Pertamina untuk Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Jimmi menjelaskan bahwa Pertamina telah mengurangi kuota BBM untuk Kaltim sekitar 22 kiloton, yang berdampak langsung pada distribusi bahan bakar di Kutim. “Memang Pertamina mengatakan kuota, khususnya Kaltim, ini dikurangi, kalau tidak salah pengakuan mereka itu sekitar 22 kiloton,” ujarnya
Meski PT Pertamina mengklaim telah melakukan perhitungan kuota berdasarkan skala pemanfaatan, seperti kebutuhan industri, Jimmi menilai kelangkaan tersebut masih sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya antrian panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sepanjang jalan utama Kota Sangatta. “Ketersediaan BBM, khususnya pertalite dan solar, terlihat sangat langka. Hal ini dibuktikan dengan antrian setiap kendaraan yang hendak melakukan pengisian BBM,” terang Jimmi.
Jimmi juga menyoroti kemungkinan adanya penyalahgunaan barang subsidi, yang menyebabkan kelangkaan tersebut. Ia menyatakan bahwa masalah ini perlu digali lebih dalam. “Persoalan-persoalan ini kan masih ada hal-hal yang perlu kita gali, bisa saja ini penyalahgunaan barang subsidi,” tegasnya.
Sebagai langkah untuk mengatasi kelangkaan tersebut, Jimmi berencana mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur untuk segera melakukan operasi pendistribusian dan memantau aliran distribusi BBM secara lebih ketat.
Selain itu, Jimmi juga mengkritik ketidakteraturan jadwal operasional beberapa SPBU yang memperburuk kelangkaan BBM. “Antrian panjang ini juga disebabkan oleh beberapa SPBU yang melakukan jadwal tertentu untuk membuka dan menutup SPBU,” ujarnya. Ia berharap agar distribusi BBM dapat dijalankan dengan lebih efektif, mengingat kuota yang dihitung oleh Pertamina seharusnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Adv)
