Kutai Timur – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menekankan pentingnya kreativitas dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mendukung pembangunan daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (22/11/2024), yang memfokuskan pembahasan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi ST, Wakil Ketua DPRD, Prayunita Utami, serta Asisten Pemkesra, Poniso Suryo Rengg, ini juga menjadi ajang bagi Fraksi PPP untuk menyuarakan harapan mereka terkait pengelolaan keuangan daerah.
Ramadhani sebagai perwakilan Fraksi PPP, menegaskan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 harus mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku, agar segala kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. “Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 harus mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku,” katanya
Rahmadani juga memberikan gambaran mengenai target pendapatan daerah Kutim yang telah ditetapkan sebesar Rp11,1 triliun. Target tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp358 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp10,2 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp547 miliar. “Kami berharap target pendapatan daerah sebesar Rp11,1 triliun dapat tercapai dengan rinciannya yang mencakup PAD sebesar Rp358 miliar, pendapatan transfer Rp10,2 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp547 miliar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi PPP mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pengelolaan anggaran belanja, tetapi juga harus mencari sumber pendapatan alternatif dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. “Pemerintah tidak hanya fokus pada pembelanjaan anggaran, tetapi juga harus mencari sumber pendapatan alternatif secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah secara efektif dan efisien,” ujar Rahmadani. (Adv)
