Kutai Timur – Akhmad Sulaiman, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), mengungkapkan keprihatinannya terkait tingginya jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang terjadi setiap tahunnya. Menurutnya, jumlah Silpa yang besar menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran secara optimal. Hal ini, lanjut Sulaiman, berujung pada pemborosan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Anggaran kita ini kan besar sekali. Karena itu, banyak silpa, karena pemerintah tidak mampu serap. Karena itu, kita berpikir, apa salahnya kalau anggaran yang besar ini kita gunakan untuk menghadirkan keadilan di bidang pendidikan, khususnya bagi sekolah swasta,” ujar Akhmad Sulaiman
Sulaiman mengusulkan agar dana Silpa yang tersedia digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, terutama dalam memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Menurutnya, sekolah-sekolah ini sering kali tertinggal dalam hal kesejahteraan, terutama bagi para tenaga pengajarnya.
Sulaiman menyoroti kesejahteraan antara guru-guru di sekolah negeri dan sekolah swasta. Di Kutim, guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di sekolah milik Pemda menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan guru-guru di bawah Kementerian Agama, yang hanya menerima honor sebesar Rp1,2 juta, setara dengan honor guru di sekolah swasta. Ia menilai perbedaan kesejahteraan ini sangat mencolok dan tidak adil.
“Kami melihat ini sangat jauh sekali perbedaan kesejahteraan antara guru sekolah negeri milik Pemda dan guru di sekolah di bawah Kementerian Agama,” kata Sulaiman.
Akhmad Sulaiman berharap anggaran yang seharusnya terbuang sia-sia dapat dimanfaatkan secara lebih produktif, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan menciptakan pendidikan yang lebih merata di Kabupaten Kutai Timur. (Adv)
