Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Akbar Tanjung, mengungkapkan pentingnya penyelarasan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim dalam membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Akbar menekankan bahwa perhatian serius perlu diberikan kepada sektor UMKM, yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah.
“Pemerintah dan DPRD harus berjalan seiring untuk memastikan program-program yang direncanakan benar-benar berdampak positif pada pelaku UMKM dan masyarakat secara luas,” ujar Akbar Tanjung
Menurutnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan pendataan mendalam terkait kondisi UMKM di Kutim. Dengan data yang jelas, pemerintah dapat menentukan prioritas dalam pembinaan UMKM secara berkelanjutan. “Pendataan yang akurat akan menjadi dasar bagi kami untuk menentukan langkah pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM,” tambahnya.
Akbar juga mengungkapkan bahwa hingga kini DPRD Kutim belum memegang data pasti mengenai jumlah dan perkembangan UMKM di daerah tersebut. “Kami di DPRD belum memegang data pasti soal perkembangan UMKM di Kutim, termasuk berapa jumlah UMKM yang ada saat ini. Itu yang harus segera dijawab. Mana UMKM yang sudah terbina dan mana yang masih perlu pembinaan,” jelasnya.
Ia berharap dengan adanya data yang jelas, program-program pengembangan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian daerah. “Ke depan, kita harap data yang ada bisa dirapikan dan dipastikan. Ini penting agar program pengembangan UMKM bisa lebih terarah dan berdampak lebih besar,” tambah Akbar.
Dengan komitmen tersebut, Akbar Tanjung berharap UMKM di Kutim dapat diberdayakan dengan lebih maksimal, menjadi penggerak utama perekonomian lokal, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. (Adv)
