Samarinda – Di Kalimantan Timur, jalan nasional bukan hanya tempat lalu lalang kendaraan umum—tapi juga jadi lintasan raksasa tambang. Tepatnya di Kutai Timur, truk-truk hauling batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) melintas saban hari. Tapi kini, DPRD Kaltim mulai menekan rem.
Selasa (29/4/2025), Komisi III DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digerakkan langsung oleh Ketua Komisi III Abdulloh.
Dalam forum itu, semua yang berkepentingan duduk satu meja: BBPJN, Dishub, Dinas PUPR-PERA, Dinas ESDM, sampai jajaran KPC. Intinya satu: jalan negara bukan jalur tambang.
Abdulloh mengungkap fakta bahwa KPC sudah menyelesaikan lelang proyek jalan alternatif sepanjang 12,7 km. Bahkan 99 persen lahannya sudah dibebaskan. Satu yang masih mengganjal—izin tukar guling dari pemerintah pusat.
“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi soal keselamatan rakyat. Jalan nasional harus steril dari aktivitas tambang,” tegas Abdulloh.
Ia memastikan DPRD akan ikut turun tangan ke pemerintah pusat untuk mempercepat proses izin tersebut.
Tidak hanya bicara, langkah ini menunjukkan bagaimana legislatif mulai bersuara lantang agar publik tidak terus jadi penonton di tanahnya sendiri. Jalan umum harus kembali jadi milik semua, bukan hanya milik roda tambang.
Jika semua pihak kompak, harapannya truk-truk tambang tak lagi berseliweran di jalan umum, dan warga Kutim bisa berkendara tanpa dihantui bahaya dari kendaraan berat. (SH)
