Kutai Timur — H. Aidil Fitri, anggota Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi PKS, menekankan agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kutim mematuhi peraturan pajak daerah, termasuk mewajibkan penggantian plat kendaraan operasional dari luar daerah menjadi plat KT.
Menurut Aidil, langkah ini merupakan wujud nyata tanggung jawab perusahaan terhadap daerah tempat mereka beraktivitas.
Pernyataan tersebut disampaikan Aidil saat kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang digelar bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim di Balai Pertemuan Umum Desa Muara Pantun, Kecamatan Telen, beberapa waktu lalu.
“Dengan diterapkannya Perda ini, kami berharap seluruh perusahaan segera mengganti plat kendaraan mereka menjadi plat KT. Dukungan tidak cukup sekadar kata-kata; harus diwujudkan secara nyata. Ini merupakan tanggung jawab perusahaan yang memanfaatkan sumber daya Kutim,” tegas Aidil.
Ia menambahkan, penggunaan plat kendaraan dari luar daerah oleh perusahaan selama ini menjadi salah satu faktor terjadinya kehilangan pendapatan bagi daerah.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Penghasilan (PPH) dari kendaraan operasional justru masuk ke wilayah lain, alih-alih ke kas Kutim yang seharusnya menjadi penerima.
“Banyak kendaraan operasional milik perusahaan hingga kini masih menggunakan plat dari luar Kutai Timur. Kondisi ini menyebabkan pajak kendaraan dan PPH yang semestinya masuk ke kas daerah justru masuk ke wilayah lain. Jika plat diganti menjadi KT, otomatis pendapatan tersebut kembali ke Kutim,” papar Aidil.
Aidil menekankan, penegakan aturan ini penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD yang lebih tinggi, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan lebih cepat.
“Perusahaan wajib memberikan kontribusi nyata kepada daerah tempat mereka beroperasi, bukan hanya mengambil sumber daya. Apabila semua menaati aturan, Kutim dapat berkembang lebih pesat dan mandiri secara ekonomi,” pungkasnya.ADV
