Kutai Timur – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menilai penataan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pegawai perusahaan menjadi langkah penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Jimmi menegaskan bahwa seluruh tenaga kerja yang bekerja di Kutim harus menggunakan NPWP yang terdaftar di Kutim.
Ia menyebut bahwa banyak perusahaan besar di Kutim beroperasi lintas daerah, mulai dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kota Bontang hingga Kabupaten Berau, sehingga seringkali administrasi perpajakan pegawai tidak sepenuhnya tercatat sebagai pendapatan Kutim.
“NPWP itu penting. Jadi semua NPWP pegawai itu nantinya harus NPWP Kutim. Kalau bekerja di Kutim, wajib bayar NPWP Kutim,” ujap Jimmi kepada awak media.
Menurutnya, perusahaan harus mengambil peran dalam memastikan sistem ini berjalan. Dirinya memahami bahwa beberapa perusahaan beroperasi di tiga wilayah sekaligus, namun ia menegaskan bahwa porsi terbesar harus kembali kepada Kutim, mengingat sebagian besar operasional berada di wilayah ini.
“Kami minta karena luasannya lebih banyak operasionalnya di Kutim, ya porsi Kutim lah yang lebih besar,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa sebagian aturan terkait ketenagakerjaan memang diatur secara nasional. Namun, dirinya menilai daerah tetap memiliki ruang untuk berperan dalam mengatur porsi yang tepat bagi pendapatannya.
“Artinya kalau daerah punya hak, ya jalurnya seperti itu,” tegasnya.
Terkait mekanisme penegakan, Jimmi menegaskan bahwa pendekatan awal tetap melalui sosialisasi dan kerja sama dengan perusahaan. Ia berharap niat baik perusahaan menjadi pendorong utama agar aturan ini berjalan.
“Kami mencari niat baik dulu. Kalau sudah disosialisasikan, regulasinya mudah-mudahan bisa ditaati sama-sama,” ujarnya.
Menurut pria kelahiran 1978 itu, penertiban NPWP bukan hanya soal administrasi, tetapi bentuk keberpihakan pada daerah yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi. Dengan tata kelola perpajakan pegawai yang lebih tertib, Kutim dapat memperkuat fondasi pendapatannya. (TS/ADV)
