Kutai Timur – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan menegaskan bahwa daerah harus mulai mandiri dalam membangun struktur fiskalnya.
Novel menyampaikan bahwa selama ini Kutim terlalu bergantung pada dana transfer pusat dan dana bagi hasil, hingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang digarap secara optimal.
“Selama ini kita terlalu terlena dengan dana transfer. Baik dari pusat maupun provinsi,” ucap Novel kepada awak media.
Ia menekankan perlunya langkah proaktif pemerintah dalam menggali potensi PAD dari berbagai sektor. Dirinya menyebut sektor tambang, perkebunan, pasar tradisional, hotel, restoran, hingga alat berat dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai contoh sumber yang belum dimaksimalkan.
“Bagaimana menggali potensi pasar-pasar tradisional, rumah makan, hotel, kendaraan tambang, alat berat. Semua itu ada potensinya,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh gegabah dalam menetapkan tarif. Pendekatan yang hati-hati diperlukan agar masyarakat tidak merasa terbebani oleh kebijakan pajak dan retribusi baru.
“Kami sangat-sangat jeli, sangat hati-hati. Tidak boleh ada kesan rakyat kena pajak lagi. Harus tetap mengacu pada regulasi dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat,” tegasnya.
Dirinya juga menyoroti bahwa banyak potensi retribusi yang selama ini tidak digarap karena daerah terlalu fokus pada royalti tambang dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Padahal, pendapatan lokal bisa menjadi penopang penting ketika transfer pusat menurun.
“Yang seharusnya dari kemarin-kemarin kami garap itu tidak diperhatikan. Karena kita terlena dengan dana besar dari pusat,” katanya.
Pria keahiran 1973 berharap perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 menjadi pintu bagi Kutim untuk lebih serius mengelola pajak dan retribusi daerah.
“Hari ini harus kita mulai. Yang menjadi kewajiban dan hak kita harus dijalankan dengan baik,” pungkasnya. (TS/ADV)
