AdvetorialDPRD Kabupaten Kutai Timur

DPRD Kutim Minta Pemda Benahi Manajemen Proyek demi Cegah Penundaan Pekerjaan

Kutai Timur — Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur, Masdari Kidang, mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar memperkuat manajemen proyek pembangunan untuk mencegah jeda atau kekosongan pekerjaan yang kerap terjadi di lapangan.

Kidang menilai, sejumlah program yang sudah dilelang semestinya bisa berjalan, namun tertahan oleh persoalan teknis yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal.

“Ada kegiatan yang anggarannya sudah turun, tapi pelaksanaannya belum mulai. Ini membuat masyarakat bertanya-tanya,” ujar Kidang kepada awak media.

Menurutnya, keterlambatan tersebut sering kali berimbas pada persepsi publik terhadap DPRD. Tidak sedikit warga yang menganggap dewan ikut bertanggung jawab, padahal sebagian besar proses teknis berada pada ranah eksekutif.

Untuk itu, ia meminta pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan dan kendala yang dihadapi.

“Kami ingin tahu apa kendalanya. Kalau ada masalah, mari disampaikan sejak awal supaya kita bisa bantu carikan solusi,” katanya.

Dirinya turut menyoroti perlunya penyelesaian cepat kendala administratif yang terjadi di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menekankan bahwa keberadaan pejabat pengganti sangat penting ketika kepala dinas sedang bertugas di luar daerah.

“Kalau kepala dinas sedang tugas luar, harus ada pejabat yang bisa mengambil keputusan. Jangan menunggu sampai semuanya tertunda,” tegasnya.

Dirinya menilai bahwa penundaan proyek bukan hanya mengganggu jadwal pembangunan, tetapi juga dapat menciptakan persepsi buruk di mata masyarakat.

“Dewan sering dianggap tidak bekerja, padahal masalahnya bukan di kami. Kami justru berusaha mempercepat,” jelasnya.

Menurutnya, proyek yang berjalan tepat waktu akan memberi dampak langsung bagi warga dan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPRD.

“Kalau pekerjaan cepat, masyarakat juga cepat merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Kidang menegaskan bahwa kritikan ini bukan untuk menyalahkan pihak mana pun, melainkan dorongan untuk memperbaiki tata kelola pembangunan di Kutim agar program dapat berjalan sesuai harapan.

“Bukan untuk menyalahkan, tetapi demi memastikan program berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.(ADV/TS)

Loading

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *