Kutai Timur – Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipicu kebijakan relokasi anggaran pemerintah pusat kembali menjadi sorotan serius Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Anggota Komisi B, Faizal Rachman, menilai kondisi fiskal Kutim kini berada pada fase yang menuntut strategi baru serta keberanian mengambil langkah taktis agar agenda pembangunan tidak terhenti di tengah jalan.
Faizal menegaskan, persoalan anggaran kali ini bukan semata soal besar kecilnya penerimaan. Namun lebih pada kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi menghadapi dinamika kebijakan pusat yang dapat berubah sewaktu-waktu.
Oleh sebab itu, ia meminta agar pemda tidak bersikap pasif atau hanya menunggu aliran DBH setiap tahun tanpa upaya peningkatan kapasitas pendapatan secara mandiri.
“Ini bukan lagi soal besar kecil anggaran. Ini soal kemampuan kita beradaptasi. Jangan hanya menunggu bantuan pusat,” tegasnya saat ditemui awak media.
Lebih jauh, ia mencontohkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dilakukan melalui optimalisasi kerja sama operasional (KSO) pada lahan-lahan sitaan yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal. Selain itu, sektor perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah juga harus ditata ulang agar memberikan sumbangan lebih besar terhadap PAD.
“Kalau ada KSO di atas wilayah kami, pemda harus dapat bagian. PAD tidak akan naik kalau kami hanya pasif,” ujarnya menekankan pentingnya keberanian membuka peluang ekonomi baru.
Faizal turut meminta agar pemda mempercepat pemetaan aset strategis untuk dijadikan basis penerimaan daerah alternatif. Menurutnya, dalam situasi fiskal yang menurun, Kutim tidak boleh kehilangan momentum untuk memanfaatkan kekuatan ekonomi lokal seperti komoditas perkebunan, pengelolaan sumber daya alam, hingga sektor kemitraan swasta.
Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan total kepada pemerintah pusat bukan solusi jangka panjang. Daerah harus mampu menciptakan ruang fiskal mandiri, agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan stabil meskipun kondisi nasional mengalami penyesuaian anggaran.
“Daerah harus kreatif dalam keadaan seperti ini,” pungkasnya.
(ADV/TS)
