Kutai Timur — Menanggapi rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk tetap menggunakan skema proyek Multi Years Contract (MYC), Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan bahwa DPRD akan melakukan pengawasan lebih ketat agar pelaksanaan proyek multiyears tidak mengulang persoalan serupa seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kami tidak menolak MYC, tapi harus hati-hati. Kutim punya pengalaman pahit dengan beberapa proyek lama yang tidak tuntas. Itu tidak boleh terulang,” ucap Jimmi kepada awak media.
Jimmi menjelaskan bahwa prinsip MYC pada dasarnya bukan pada nilai proyek, melainkan mekanisme pembayaran yang diatur dalam kurun waktu tertentu.
“MYC itu hanya skema. Nilainya bisa kecil bisa besar, tapi pembayarannya dicicil selama tiga tahun. Jadi jangan terjebak pada nominal,” jelasnya.
Namun, ia tetap menekankan bahwa proyek multiyears hanya layak digunakan untuk pembangunan strategis seperti pelabuhan, jembatan, atau infrastruktur besar yang benar-benar membutuhkan kesinambungan.
“Kalau cuma jalan desa, tidak perlu pakai MYC. Harus dipilih yang prioritas,” tuturnya.
Dirinya juga mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) tidak lagi gegabah dalam menentukan perusahaan yang menjadi rekan kerja pemerintah.
“Kami sudah sepakat, perusahaan yang bermasalah tidak boleh diulang. Kalau perlu, yang di-blacklist itu orangnya, bukan perusahaannya, karena kadang oknum yang sama berganti bendera,” tegasnya.
Menurutnya, MYC bukan masalah pada konsep, tetapi pada implementasi dan pengawasan.
“Selama ada kajian mendalam, transparansi, dan pelibatan dewan dalam pengawasan, MYC bisa jalan baik-baik saja. Tapi kalau main tunjuk, ya siap-siap kecewa lagi,” ujarnya.
Terakhr, Pria kelahiram 1978 itu berharap tahun 2026 mendatang, Kutim sudah benar-benar matang dalam mengelola proyek besar.
“Kami belajar dari pengalaman. Jangan trauma berubah jadi penyesalan, ubah jadi pembelajaran. Itu baru cara kerja pemerintahan yang dewasa,” tutupnya. (TS/ADV)
