Kutai Timur — Di balik geliat perkebunan Kabupaten Kutai Timur (Kutim), ada satu kisah menarik sekaligus ironi, yaitu kakao lokal yang berhasil menembus pasar Eropa, namun justru belum dikenal luas di Kalimantan Timur sendiri.
Fakta itu diungkap oleh Anggota Komisi C DPRD Kutim, Aldryansyah, yang menyebut potensi pertanian daerah masih lebih banyak dinikmati pembeli luar ketimbang warga sendiri.
“Ternyata kakao dari Karangan sudah sampai ke Eropa, tapi justru di pasar lokal Kaltim penyebarannya lebih kecil,” ujar Aldryansyah saat diwawancarai.
Aldryansyah menjelaskan, keberhasilan tersebut menunjukkan mutu produk lokal Kutim telah diakui dunia, hanya saja belum diimbangi dengan strategi distribusi dan promosi yang baik di dalam daerah.
Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah setempat, terutama setelah Kabupaten Kutim berhasil memetakan komoditas unggulannya dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).
“RPIK sudah menetapkan wilayah-wilayah penghasil kakao, pisang, hingga sawah produktif. Tinggal bagaimana hasilnya bisa diserap optimal oleh pasar regional,” ucapnya.
Ia menilai, keterlambatan di sisi promosi dan jaringan distribusi membuat para petani belum sepenuhnya merasakan hasil dari kerja keras mereka.
“Kalau pengembangan industrinya disertai dengan promosi dan dukungan infrastruktur yang kuat, saya yakin produk pertanian kita bisa menjadi andalan, bukan hanya untuk ekspor tapi juga kebanggaan daerah,” tuturnya.
Selain kakao, sejumlah hasil bumi seperti pisang dan nanas dari Kecamatan Kaliorang juga disebut memiliki kualitas ekspor. Namun, kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan petani membuat rantai niaga lokal belum terbentuk dengan baik.
“Harus ada keberpihakan agar hasil bumi yang unggul itu tidak hanya dikenal di luar negeri. Pasar lokal pun perlu mendapat pasokan terbaiknya,” jelasnya.
Dirinya menegaskan bahwa Kutim memiliki potensi besar menjadi lumbung pertanian berdaya saing tinggi. Untuk itu, koordinasi lintas sektor harus dipercepat, mulai dari perbaikan jalan penghubung desa hingga ketersediaan sarana pengolahan hasil panen.
“Kalau kita bisa pastikan petani sejahtera dan produk mereka dikenal di negeri sendiri, baru kita bisa bilang pembangunan berjalan di jalur yang benar,” pungkasnya. (TS/ADV)
