Kutai Timur – Permasalahan infrastruktur jalan kembali menjadi sorotan utama di daerah pemilihan (dapil) milik Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Bahcok Riandi. Dalam setiap masa reses, aspirasi masyarakat di Kecamatan Telen, Kongbeng, dan Muara Wahau hampir selalu mengerucut pada keluhan yang sama: kerusakan jalan antar desa yang tak kunjung selesai, meski telah berulang kali diusulkan.
Bahcok memaparkan bahwa akses jalan tersebut menjadi salah satu tantangan berat yang hingga kini masih membatasi mobilitas warga, terutama bagi petani, pelaku usaha kecil, serta masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan maupun pendidikan.
“Yang banyak keluhannya itu ya tentang protokol jalan. Jalan penghubung desa itu belum rampung dengan baik,” ujarnya.
Tidak hanya soal kualitas jalan, beberapa desa bahkan masih harus mengandalkan kapal ferry sebagai akses penyeberangan, lantaran pembangunan jembatan belum terealisasi. Kondisi tersebut berdampak langsung pada biaya transportasi yang meningkat serta waktu tempuh yang lebih lama.
“Masih menyeberang lewat ferry. Itu yang jadi keluhan masyarakat,” katanya menegaskan.
Bahcok menilai bahwa jalan bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi juga tulang punggung ekonomi desa. Ketika jalan rusak, distribusi hasil panen terhambat, harga barang naik, dan daya saing pelaku usaha menjadi lemah.
“Kalau jalan tidak bagus, ekonomi masyarakat juga terganggu,” tegasnya.
Menghadapi situasi ini, Bahcok berencana menyusun pemetaan ulang titik prioritas dalam reses berikutnya agar penganggaran pada tahun 2026 lebih fokus dan tepat sasaran. Ia menegaskan perlunya keberpihakan pemerintah daerah pada penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat, ketimbang membuka proyek baru yang tidak mendesak.
“Kita harus dahulukan desa-desa itu. Jangan sampai akses dasar dibiarkan bertahun-tahun,” jelasnya.
Ia berharap pembangunan jalan dan jembatan di Telen, Kongbeng, dan Muara Wahau dapat menjadi program prioritas tahun depan untuk memberikan manfaat nyata bagi warga di pedalaman Kutim.
“Ini kebutuhan masyarakat. Harus segera diselesaikan,” pungkasnya. (TS/ADV)
