Kutai Timur – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) , Bachok Riandi, menyampaikan bahwa sejumlah perusahaan perkebunan memberikan respons positif terhadap kebijakan baru terkait pajak, retribusi, dan penggunaan plat kendaraan Kutim.
Namun Bahcok menegaskan perlunya mekanisme yang lebih jelas dari pemerintah daerah (pemda) agar implementasi berjalan lancar.
“Alhamdulillah kemarin mereka cukup baik. Kalau regulasinya seperti itu mereka siap menjalankan yang ada di lapangan,” ujar Bahcok kepada awak media.
Sejumlah perusahaan besar seperti Sinarmas Group, Astra Group, dan beberapa perusahaan sawit lainnya turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Mereka meminta pemerintah memberi kejelasan teknis agar pergantian plat dan penyesuaian kewajiban lainnya tidak dipersulit.
“Mereka tanya mekanismenya. Jangan dipersulit. Harus ada jaminan dan kemudahan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus hadir memberikan kepastian karena kewenangan teknis sepenuhnya berada pada mereka, bukan pada DPRD.
“OPD yang berhubungan enggak hadir. Kami enggak bisa menjawab. Mereka yang tahu mekanismenya,” katanya.
Dirinya juga menyoroti kebutuhan tenaga kerja lokal serta harapan masyarakat agar perusahaan benar-benar mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur ketenagakerjaan di Kutim.
“Masyarakat minta aturan 80 persen tenaga lokal itu diterapkan betul-betul,” jelasnya.
Menurutnya, perusahaan siap berkolaborasi, tetapi pemerintah harus menyediakan prosedur yang jelas dan mudah diikuti.
“Kalau mekanismenya jelas, perusahaan siap. Tinggal bagaimana pemerintah menata,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, dan perusahaan dapat berjalan lebih baik demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin semuanya berjalan sesuai regulasi, tapi juga mudah diterapkan,” pungkasnya. (TS/ADV)
