Kutai Timur – Rencana pembangunan jangka panjang melalui skema kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) senilai Rp2,19 triliun tengah menjadi fokus pembahasan serius di DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Anggota Komisi C DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, menegaskan bahwa skema pendanaan besar ini tidak boleh disetujui secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Novel menyampaikan bahwa terdapat 32 paket kegiatan dalam daftar MYC yang diajukan pemerintah daerah. Seluruhnya, termasuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, bangunan publik, penanganan banjir, hingga pengembangan sisi darat pelabuhan, akan melalui proses seleksi ketat di Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Anggota DPRD melalui Banggar akan melihat mana di antara 32 kegiatan itu yang betul-betul bisa kita setujui,” ujarnya.
Menurutnya, tingginya nilai investasi harus berbanding lurus dengan manfaat sosial ekonomi jangka panjang. Novel mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kestabilan kemampuan fiskal daerah.
“Kami harus mempertimbangkan faktor manfaat dan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia menyinggung kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengalami penurunan, sehingga penggunaan MYC perlu berjalan selektif dan realistis. Pembangunan besar tetap memungkinkan, namun harus dilakukan bertahap agar tidak membebani struktur anggaran.
“APBD kami hanya 4,867. Kami harus hati-hati,” katanya menekankan pentingnya kehati-hatian.
Novel juga menyoroti aspirasi masyarakat dan sejumlah usulan DPRD yang belum sepenuhnya tercantum dalam daftar MYC. Ia meminta pemerintah memastikan bahwa seluruh program prioritas benar-benar terakomodasi, termasuk yang masuk skema tahun tunggal, agar tidak berhenti pada janji politik semata.
“Ini harus dicek baik-baik, jangan sampai cuma janji,” ujarnya.
DPRD, lanjut Novel, hanya akan memberikan persetujuan jika proyek MYC memenuhi prinsip manfaat yang besar, risiko rendah, serta sesuai regulasi. Ia berharap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan pembangunan struktural, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.
“Intinya harus ada niat baik dan perhitungan matang,” pungkasnya. (TS/ADV)
