Kutai Timur – Di tengah proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang diperkirakan mencapai Rp4,86 triliun pada tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih berhati-hati dalam pengeluaran serta melakukan penataan ulang terhadap seluruh program yang dinilai tidak mendesak.
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, menegaskan bahwa penurunan anggaran sebesar sekitar Rp5 triliun harus disikapi secara realistis dan penuh perhitungan agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah perlu merampingkan kegiatan dan menunda program-program yang dianggap kurang prioritas.
“Yang pasti kami menyarankan pemerintah untuk merampingkan kegiatan. Jadi mungkin kegiatan yang tidak penting ya nanti dululah,” ujarnya.
Anjas menyoroti beberapa jenis belanja dan kegiatan yang dapat ditunda sementara, khususnya pengadaan perlengkapan non-esensial serta acara seremonial yang kurang prioritas. Ia memberikan contoh konkret, termasuk pengadaan sepatu, pakaian, dan berbagai acara seremonial yang dinilai tidak terlalu mendesak.
“Pengadaan sepatu nanti dululah. Beli baju nanti dululah. Apalagi acara-acara seremonial yang tidak terlalu penting,” ungkapnya.
Selain itu, belanja perjalanan dinas juga menjadi fokus pengawasan. Anjas menekankan bahwa perjalanan dinas tidak perlu dihilangkan sepenuhnya, tetapi frekuensinya dapat dikurangi.
“Perjalanan dinas dikurangin. Tidak dihilangkan, tapi dikurangin. Yang tadinya tiga empat kali mungkin bisa dibikin sekali dua kali saja,” jelasnya.
Meskipun beberapa program akan dirampingkan, Anjas mengingatkan bahwa belanja wajib tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa belanja wajib tidak dapat dikurangi, karena merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dalam menghadapi situasi fiskal yang menurun, Sayid Anjas berharap pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengatur prioritas pengeluaran agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Fokus utama diarahkan pada sektor infrastruktur dan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur, sehingga meskipun anggaran menurun, pembangunan dan pelayanan tetap berjalan secara berkesinambungan. (TS/ADV)
