Kutai Timur — Di tengah semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan jelas, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang, kembali mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui kinerja pemerintah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan itu Kidang sampaikan setelah menerima berbagai masukan dari warga yang mulai mempertanyakan progres sejumlah program pemerintah.
Ia menilai bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat pada dasarnya dibangun di atas rasa percaya, sesuatu yang hanya bisa dipertahankan jika pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam bekerja.
“Kalau masyarakat melihat pemerintah bekerja sungguh-sungguh, mereka akan ikut mendukung. Tapi kalau tidak ada progres, mereka mulai ragu,” ujar Kidang kepada awak media.
Dirinya menyoroti sejumlah program yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan jelas. Menurutnya, keterlambatan seperti ini tidak hanya mengganggu ritme pembangunan, tetapi juga dapat menimbulkan kebingungan di lapangan.
Warga, katanya, berhak mendapatkan penjelasan mengenai hambatan yang terjadi.
“Bukan hanya soal pekerjaan fisik yang belum berjalan, tetapi bagaimana pemerintah menjelaskan hambatan yang terjadi. Masyarakat berhak tahu,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi dari pemerintah dapat meredam persepsi negatif yang selama ini sering ditujukan kepada DPRD.
Banyak warga menganggap DPRD lambat dalam merespons aspirasi, padahal sejumlah proses justru berada di luar kewenangan dewan.
“Kami sering dianggap lambat, padahal banyak proses yang sebenarnya di luar kendali DPRD. Kalau penjelasan dari pemerintah jelas, kepercayaan publik tetap terjaga,” sambungnya.
Sebagai bagian dari Komisi A yang membidangi pemerintahan, Kidang menekankan perlunya pembenahan manajemen birokrasi.
Dirinya ingin pejabat daerah lebih adaptif, mudah dihubungi, dan cepat mengambil keputusan. Menurutnya, kegiatan pembangunan tidak boleh terhenti hanya karena menunggu satu tanda tangan atau disposisi.
“Pejabat harus sigap, mudah dihubungi, dan cepat mengambil keputusan. Jangan sampai kegiatan terhenti hanya karena menunggu satu disposisi,” tuturnya.
Menutup penyampaiannya, pria kelahiran 1959 itu mengajak seluruh elemen pemerintahan agar tetap fokus pada tujuan bersama: menghadirkan pelayanan yang memberi rasa percaya kepada masyarakat.
“Mari kita jaga kepercayaan masyarakat dengan kinerja yang nyata. Kritik ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendorong perbaikan,” pungkasnya.(ADV/TS)
