Kutai Timur — Tidak semua pembangunan dapat diukur dari jumlah proyek yang rampung dalam laporan anggaran. Sering kali, keberhasilan justru terlihat dari sejauh mana pembangunan mampu menyentuh wilayah-wilayah terpencil yang selama ini berada di pinggir arus modernisasi.
Kutai Timur (Kutim) kini berdiri pada persimpangan penting, antara ambisi menjadi pusat industri besar di Kalimantan Timur, dan tanggung jawab moral untuk memastikan pemerataan hingga kawasan pesisir, pedalaman, hingga daerah pegunungan yang jauh dari pusat kota.
Anggota Komisi C DPRD Kutim, Aldryansyah, menilai bahwa tantangan terbesar pembangunan saat ini bukan lagi semata persoalan anggaran, tetapi tentang keberanian politik untuk menembus batas-batas lama yang selama ini membatasi pemerataan.
“Kita ini sering sibuk di kota, tapi lupa kalau di ujung sana masih banyak daerah yang belum tersentuh jalan, sinyal, atau air bersih,” ujarnya mengingatkan.
Menurutnya, komitmen pemerataan tidak cukup berdiri di atas janji. Pembangunan harus menempatkan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama sebelum berbicara lebih jauh mengenai investasi dan industri berskala besar.
“Kalau jalan antarwilayah bagus, listrik stabil, air tersedia, otomatis ekonomi tumbuh. Dari situ baru kita bisa bicara investasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya strategi pembangunan berbasis zonasi. Kutim memiliki geografis yang luas dengan karakter wilayah berbeda-beda, sehingga pendekatan yang diterapkan pun harus lebih spesifik dan tidak seragam.
Di bawah payung RPJMD yang baru, Pemkab Kutim menetapkan empat prioritas dasar — air, listrik, jalan, dan jaringan telekomunikasi — sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. DPRD memastikan pengawasan dilakukan secara ketat agar program tersebut berjalan konsisten dan tidak berhenti pada tataran wacana.
Pembangunan sejatinya bukan tentang seberapa tinggi bangunan berdiri, tetapi sejauh apa akses dibuka bagi masyarakat. Ketika desa terpencil mulai terhubung, di situlah wajah kemajuan Kutim dapat terlihat dengan lebih jujur. (TS/ADV)
