Kutai Timur — Di tengah kekhawatiran publik tentang ketatnya fiskal nasional, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang turut merasakan kegelisahan tersebut.
Namun, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang sebelumnya diproyeksikan hanya mencapai Rp4,86 triliun kini melonjak signifikan hingga Rp5,71 triliun, memberikan ruang baru bagi penyelesaian berbagai agenda pembangunan.
Kabar itu disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Kutim, Yusuf T. Silambi, yang memastikan bahwa tambahan sekitar Rp928 miliar telah mengubah peta pembiayaan secara positif.
“Yang tadi kami bahas dari nilai anggaran tahun depan itu alhamdulillah ada tambahan, sekarang menjadi Rp5,71 triliun,” ujar Yusuf kepada awak media.
Lonjakan anggaran ini juga membawa kabar baik bagi masyarakat: seluruh usulan yang masuk, termasuk 32 usulan prioritas, dipastikan terakomodasi sepenuhnya.
“Oh, sudah. Ya, sudah semua termasuk,” tegasnya.
Yusuf menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 telah diselaraskan dengan kerangka pembangunan dua tahap menuju tahun 2029.
Skema itu dirancang agar proyek-proyek besar, termasuk yang masuk skema multiyears (MYC), tidak berhenti di tengah jalan akibat keterbatasan fiskal.
Pendekatan bertahap ini dianggap penting mengingat banyak infrastruktur strategis membutuhkan pembiayaan berkelanjutan, sehingga konsistensi alokasi anggaran menjadi kunci utama.
Dengan melonjaknya anggaran, ia berharap pemerataan pembangunan dapat berlangsung lebih merata di seluruh kecamatan.
Kenaikan ini, kata dia, harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkecil kesenjangan sarana publik yang selama bertahun-tahun masih terasa lebar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dan DPRD memastikan komitmennya untuk mengawal anggaran tersebut, memastikan setiap rupiah mengalir ke program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Dengan perencanaan yang lebih matang dan fiskal yang lebih longgar, pembangunan Kutai Timur memasuki tahun yang jauh lebih menjanjikan.(ADV/TS)
