Kutai Timur – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyampaikan bahwa penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun ini membawa dampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam menjalankan belanja wajib.
Hal ini ia sampaikan usai menghadiri rangkaian Gebyar dan Reward Pajak Kutim, di mana situasi fiskal menjadi salah satu perhatian utama.
Menurut Jimmi, berkurangnya DBH tidak hanya memengaruhi belanja pembangunan, tetapi juga menyentuh sektor krusial seperti pembayaran insentif dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Penurunannya DBH ini cukup mempengaruhi terutama keuangan belanja daerah terkait dengan belanja pegawai profesional dan sebagainya. Itu masih jauh dari cukup,” ujar Jimmi kepada awak media.
Meski demikian, ia berharap pemotongan insentif tidak menurunkan motivasi para ASN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Dirinya mengingatkan bahwa semangat kerja tetap menjadi kunci agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil meskipun kondisi anggaran menurun.
“Mudah-mudahan turunnya insentif itu nanti bisa tetap memberikan semangat,”
sambungnya.
Ia menilai bahwa keadaan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pendapatan daerah melalui sektor-sektor potensial. Pemda, menurutnya, perlu lebih kreatif dan fokus dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang bisa menutup kekurangan akibat penurunan DBH.
Pria yang lahir di Sanggta itu optimistis bahwa dengan kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, Kutim tetap dapat menjaga stabilitas fiskalnya.
Menurutnya, penurunan DBH bukan akhir dari upaya pembangunan, melainkan tantangan untuk memperbaiki tata kelola pendapatan serta pengeluaran daerah agar lebih efektif dan berkelanjutan. (TS/ADV)
