Kutai Timur – Kebutuhan penambahan unit pemadam kebakaran (Damkar) di wilayah pesisir kembali mengemuka sebagai isu mendesak yang disoroti Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Aldryansyah.
Menurutnya, kawasan pesisir memiliki tingkat risiko bencana kebakaran yang cukup tinggi akibat letak pemukiman yang padat, material bangunan yang mudah terbakar, serta jarak antarwilayah yang terpaut jauh. Namun, hingga kini fasilitas pemadam kebakaran di daerah tersebut masih sangat terbatas.
Aldryansyah memaparkan bahwa daerah seperti Kecamatan Sangkulirang, Sandaran, dan Karangan hingga kini belum memiliki pos pemadam kebakaran permanen. Kondisi ini membuat penanganan kebakaran sepenuhnya bertumpu pada Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar).
Dengan segala keterbatasannya, relawan kerap kesulitan memberikan respon cepat ketika terjadi insiden, apalagi jika lokasi kebakaran berada di wilayah terpencil atau jauh dari akses darat yang memadai.
Dalam rapat komisi bersama Dinas Pemadam Kebakaran, berbagai permasalahan turut diungkapkan, mulai dari minimnya jumlah armada mobil pemadam, kurangnya perlengkapan pelindung diri seperti baju anti api, hingga persoalan sarana penunjang lain yang belum memadai.
“Mereka menyampaikan masalah sapras (sarana dan prasarana), terutama karena tidak semua daerah punya pemadam. Adanya Redkar saja. Bahkan baju anti apinya kurang,” jelas Aldryansyah.
Dirinya mengatakan bahwa penambahan unit pemadam kebakaran harus memperhatikan besaran anggaran daerah. Namun di sisi lain, kebutuhan tersebut tidak bisa diabaikan karena menyangkut keselamatan warga.
Ia mencontohkan kebakaran yang berulang kali terjadi di Pasar Sangkulirang, bahkan tercatat sudah tiga kali sejak pasar tersebut dibangun. Situasi tersebut menunjukkan bahwa risiko kebakaran di kawasan pesisir bukan sekadar potensi, melainkan ancaman nyata.
Menurut Aldryansyah, jika tidak diperkuat dengan fasilitas yang layak, maka setiap kejadian kebakaran akan terus berulang dan berpotensi menimbulkan kerugian materi dan korban jiwa.
Dirinya berharap pemerintah daerah mengambil kebijakan strategis agar penyediaan pos pemadam kebakaran dapat diprioritaskan dalam perencanaan anggaran mendatang. Baginya, keselamatan masyarakat adalah urusan utama yang tidak boleh menunggu panjangnya proses birokrasi.
Politisi Partai NasDem itu pun menegaskan bahwa keberadaan Damkar yang memadai merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat. Ia berharap wilayah pesisir Kutim tidak lagi bergantung pada kesiapan relawan semata, melainkan memiliki sistem penanggulangan kebakaran yang lebih kuat, cepat, dan profesional. (TS/ADV)
