Kutai Timur — Sorotan tajam kembali dilayangkan oleh Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutm), Aidil Fitri, terhadap sejumlah kontraktor yang dinilai tidak profesional dalam mengerjakan proyek infrastruktur.
Aidil menyebut bahwa beberapa perusahaan masuk ke lapangan dengan modal minim, meninggalkan utang, dan membuat pembangunan tersendat.
Menurutnya, kasus kontraktor bermasalah bukan lagi hal baru. Bahkan dalam salah satu proyek di Kecamatan Kongbeng, perusahaan pelaksana diketahui meninggalkan utang hingga miliaran rupiah.
“Kontraktor yang masuk harus benar-benar siap secara finansial. Kalau perlu, dilakukan pemeriksaan rekening koran beberapa bulan untuk memastikan kemampuan modal,” tegas Aidil kepada awak media.
Ia mengungkapkan salah satu contoh nyata: seorang kontraktor meninggalkan tunggakan sebesar Rp1,7 miliar dan pergi tanpa penyelesaian.
“Enggak sedikit yang bermasalah. Ada 1,7 miliar utang kontraktor yang masih ketinggalan, enggak dibayar,” jelasnya.
Dirinya menekankan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) teknis harus lebih ketat dalam seleksi kontraktor. Menurutnya, perusahaan yang hanya mengejar proyek tanpa kekuatan finansial dan rekam jejak yang jelas justru menjadi beban pembangunan daerah.
Ia juga menyoroti proyek Jalan Simpang Batu Redi, yang meski tidak menyisakan utang, tetap tidak selesai karena kontraktor tidak mampu menutup biaya pengerjaan.
“Itu tadi karena keterbatasan modal untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
Menghadapi pola serupa yang terus berulang, dirinya mendesak agar verifikasi finansial menjadi syarat mutlak bagi kontraktor yang mengikuti kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC).
Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kutim benar-benar melakukan evaluasi ketat.
“Kita minta PU benar-benar mengevaluasi kontraktor yang qualified,” katanya.
Pria kelahiran 1977 itu menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh lagi dikorbankan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas.
Baginya, lebih baik proyek dipegang perusahaan dari luar daerah yang kuat modal dibanding kontraktor lokal yang hanya menimbulkan kerugian.
“Kalau enggak punya duit enggak usah jadi kontraktor,” tegasnya.
Dengan sikap tegas ini, pria kelahiran Marah Haloq itu berharap pemerintah tidak mengulang kesalahan masa lalu dan benar-benar memastikan hanya kontraktor yang layak menangani proyek strategis daerah.
“Mendingan orang sana aja yang lebih banyak duitnya,” pungkasnya. (ADV/TS)
