Kutai Timur – Persoalan air bersih kembali menjadi sorotan tajam Komisi B DPRD Kabupaten Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Anggota Komisi B, Akbar Tanjung, menegaskan bahwa akses air bersih harus ditempatkan sebagai prioritas utama, mengingat masih banyak desa yang mengandalkan sumber air tradisional dan belum tersentuh layanan Perusahaan Daerah Air Minun (PDAM).
“Ini menjadi catatan bagi kami, jadi akan kami suarakan terus. Kalau bisa fokusnya saya itu di air bersih saja,” kata Akbar kepada awak media.
Akbar mengakui bahwa dirinya belum menerima data detail mengenai cakupan layanan PDAM di seluruh desa. Ketidaklengkapan data tersebut membuat DPRD semakin mendesak pemerintah agar segera memperbaiki kondisi pelayanan air bersih.
“Saya belum mendatanginya, saya belum dapat data konkretnya,” jelasnya.
Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang memengaruhi hampir seluruh sektor pembangunan.
Tanpa akses air yang layak, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat akan terus terhambat.
“Kami bicara yang dasar dulu,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk menyusun strategi komprehensif, mulai dari pembiayaan, perbaikan jaringan lama, hingga pembangunan instalasi baru di desa-desa prioritas.
Dirinya menilai banyak wilayah yang seharusnya sudah menikmati layanan PDAM, namun hingga kini masih bergantung pada sumur atau air permukaan.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan PDAM perlu diperkuat agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa kepastian. Meski Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim mengalami penurunan, ia menegaskan bahwa air bersih tidak boleh dipinggirkan.
“Ya harus proporsional,” tutupnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan keluhan dan kondisi aktual di desa mereka agar DPRD memiliki pijakan data lapangan yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan.(ADV/TS)
