Kutai Timur – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dan mekanisme bagi hasil keuntungan (profit sharing) dari perusahaan tambang serta mineral yang beroperasi di wilayah tersebut.
Hal ini menjadi perhatian serius karena Kutim memiliki potensi pendapatan yang sangat besar, namun belum sepenuhnya tergali.
“Kami minta DPRD mungkin bisa mengusulkan untuk membuat Pansus terkait DBH itu. Supaya pusat realistis lihat kondisi daerah kita,” ujar Jimmi kepada awak media
Menurut Jimmi, langkah ini penting agar pemerintah pusat memahami secara langsung tantangan yang dihadapi daerah penghasil, terutama terkait transparansi data dan kejelasan besaran pendapatan.
Ia turut menyoroti perlunya perusahaan tambang bersikap jujur dan transparan dalam melaporkan keuntungan mereka.
“Kami minta semua pihak itu jujurlah. Daerah ini perlu tumbuh, perlu pengembangan lebih lanjut,” tegasnya.
Menurutnya, laporan keuangan yang akurat akan membantu pemerintah daerah memastikan bahwa penerimaan dari sektor pertambangan sesuai dengan kontribusi nyata perusahaan.
Dirinya menambahkan bahwa beberapa tahun terakhir, pembagian profit sharing dari perusahaan seringkali tidak mencerminkan potensi sebenarnya.
Oleh sebab itu, pansus yang akan dibentuk diharapkan dapat mengawal proses audit, verifikasi, dan sinkronisasi data antara pemerintah dan perusahaan.
Selain memperjuangkan transparansi, pansus ini juga akan fokus mendorong pemerintah pusat memperbaiki regulasi terkait pembagian DBH agar lebih adil bagi daerah penghasil.
Pria yang lahir di Sangatta itu meyakini bahwa Kutim memiliki masa depan cerah jika seluruh sektor penghasil pendapatan dikelola dengan jujur dan berlandaskan data valid. (TS/ADV)
