Kutai Timur – Sejumlah usulan pembangunan dari masyarakat, DPRD, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lolos masuk daftar prioritas kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) 2026–2027.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik, namun Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa penyebabnya bukan penolakan, melainkan ketidaklengkapan dokumen teknis yang menjadi syarat utama.
“Kalau belum beres-beres pembahasan lahannya. Kalau Feasibility Study (FS)-nya belum ada. Kalau Detailed Engineering Design-nya (DED) belum ada,” jelas David saat diwawancarai.
David menyebutkan bahwa sejumlah program penting sebenarnya layak dikerjakan, tetapi tidak dapat dimasukkan ke tahap pertama karena persyaratan dasar belum terpenuhi.
Ia meminta publik memahami bahwa mekanisme MYC membutuhkan kesiapan dokumen sejak awal agar proses tidak terhambat di tengah jalan.
“Bukan tidak disetujui, tapi karena belum lengkap. Makanya itu mungkin nanti di tahap dua pada 2028-2029,” ujarnya.
Dirinya mengingatkan bahwa pemrakarsa program, baik instansi pemerintah maupun pihak lain, harus segera menyelesaikan penyusunan FS, DED, serta memastikan pembahasan lahan tuntas.
Tanpa kelengkapan tersebut, usulan akan terus tertunda meskipun urgensinya tinggi.
Ia juga menyoroti risiko serapan anggaran rendah pada tahun pertama MYC apabila proses lelang dan pengadaan membutuhkan waktu lebih lama.
Menurutnya, penjadwalan yang realistis dan persiapan administrasi yang matang jauh lebih penting dibanding sekadar memperbanyak daftar proyek.
Komisi B meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi agar perencanaan teknis selaras dengan kebutuhan riil, sehingga pelaksanaan MYC dapat berjalan tanpa hambatan dan anggaran terserap optimal.
DPRD turut berkomitmen memfasilitasi dialog teknis dengan para pemrakarsa agar dokumen pendukung bisa segera dilengkapi.(ADV/TS)
