Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat fondasi kebijakan lingkungan hidup dengan melibatkan lembaga akademik dan seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati atau RIP Kehati.
Langkah ini menjadi bukti bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi hasil kolaborasi antara pemerintah, sejarawan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur Adrian Wahyudi menjelaskan bahwa kerja sama lintas lembaga ini penting agar dokumen RIP Kehati memiliki dasar ilmiah yang kuat dan relevan dengan kondisi ekologi di lapangan.
“Dalam penyusunan rencana induk RIP Kehati ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur bekerja sama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Mulawarman PSLH Unmul sebagai tim penyusun,” ujar Adrian Wahyudi.
Ia menambahkan bahwa penyusunan dokumen ini tidak hanya melibatkan ilmuwan, tetapi juga seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ikut serta dalam melengkapi data dan memberikan dukungan teknis.
“Jika ada warga yang menolak, itu menandakan bahwa mereka sebenarnya sudah berada pada kondisi mampu dan secara otomatis keluar dari kategori kemiskinan dalam data,” tegas Ernata.
Ia menambahkan bahwa proses penandaan keluarga miskin ini telah diterapkan di seluruh delapan belas kecamatan. Tahun ini, kegiatan tersebut juga tetap dilanjutkan sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data yang lebih menyeluruh dan efektif, sehingga pemerintah dapat memastikan akurasi penerima bantuan di lapangan.
Kolaborasi antara DLH Kutim dan PSLH Unmul ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen yang komprehensif, berbasis data ilmiah, dan mampu menjadi panduan strategi bagi pelestarian keanekaragaman hayati di Kutai Timur untuk lima tahun mendatang.
Langkah ini juga memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam membangun kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan berwawasan ekologi. (SH/ADV)
