Kutai Timur — Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus lebih menyentuh wilayah pedesaan, bukan hanya terfokus di pusat kota Sangatta.
Ardiansyah menilai masih banyak desa yang tertinggal infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan penerangan listrik.
“Kami ini bukan cuma membangun kota, tapi seluruh Kutim. Jangan sampai masyarakat di pedalaman merasa ditinggalkan,” ujar Ardiansyah saat diwawancarai.
Menurutnya, pemerataan pembangunan merupakan amanat yang tidak bisa ditawar. DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting untuk memastikan distribusi anggaran berjalan adil dan proporsional.
“Kalau kita bicara keadilan sosial, maka desa harus jadi prioritas,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah dinas teknis untuk memastikan program pembangunan di wilayah pelosok tetap berjalan meski akses sulit.
“Kami tidak bisa menunggu semua sempurna. Yang penting mulai dulu dari hal paling dibutuhkan warga,” tuturnya.
Dirinya juga menyebut, DPRD Kutim akan mendorong agar tahun 2026 lebih banyak program berbasis pemberdayaan masyarakat desa, seperti pembangunan jalan lingkungan dan fasilitas umum kecil.
“Kalau desa kuat, daerah pasti ikut maju,” ucapnya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa peran kepala desa dan RT juga sangat penting dalam menyampaikan aspirasi warga agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.
“Kami tidak bisa hanya menebak kebutuhan masyarakat. Harus turun langsung dan dengarkan mereka,” jelasnya.
Terakhir, dirinya menegaskan bahwa DPRD Kutim tidak akan berhenti memperjuangkan pemerataan pembangunan hingga seluruh warga Kutim menikmati hasil pembangunan secara setara.
“Kalau desa tertinggal, maka pembangunan kita gagal. Pembangunan sejati itu yang bisa dirasakan dari pesisir sampai hulu,” pungkasnya. (TS/ADV).
