Kutai Timur – Memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang layak sejak usia dini menjadi salah satu komitmen yang terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Bagi Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, pemenuhan hak anak di bidang pendidikan tidak cukup hanya diwujudkan melalui slogan semata, tetapi harus dibarengi dengan kebijakan nyata yang mampu membuka akses pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali.
Dalam sambutannya saat membuka Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 yang dirangkai dengan talkshow bertajuk “Sekolah Seru, Mimpiku Melaju”, Ardiansyah menyampaikan bahwa pemerintah daerah (pemda) telah menetapkan kebijakan wajib belajar 13 tahun, yang dimulai sejak jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan tersebut, menurutnya, menjadi bentuk tanggung jawab nyata pemerintah dalam memastikan seluruh anak di Kutai Timur memperoleh kesempatan belajar sejak usia dini.
“Sejak tahun lalu kita sudah mencanangkan wajib belajar 13 tahun, mulai dari PAUD sampai SMA. Berarti pemerintah punya kewajiban menyiapkan seluruh fasilitas pendukungnya,” ujar Ardiansyah di Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Sangatta, pada Sabtu (25/7/2026).
Ia menjelaskan, saat ini seluruh desa yang ada di Kabupaten Kutai Timur telah memiliki layanan PAUD. Meski demikian, pemda juga terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik, agar layanan pendidikan usia dini tidak hanya sekadar tersedia secara jumlah, tetapi juga benar-benar mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi anak-anak. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah memfasilitasi ratusan guru PAUD untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana, melalui kerja sama yang dijalin dengan sejumlah perguruan tinggi.
Selain memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai kebutuhan penunjang pendidikan lainnya, mulai dari pakaian seragam, sepatu, buku, hingga tas sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat menghilangkan hambatan ekonomi yang selama ini masih menjadi salah satu alasan sebagian keluarga tidak menyekolahkan anaknya.
“Jangan sampai ada alasan anak tidak sekolah karena tidak memiliki pakaian atau perlengkapan belajar. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membantu memfasilitasi,” tegasnya.
Ardiansyah menambahkan, seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam membangun sektor pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Kutai Timur, tanpa terkecuali bagi anak-anak yang tinggal di kawasan pedalaman maupun pesisir.
Melalui penguatan pendidikan sejak usia dini hingga jenjang menengah tersebut, orang nomor satu di Kutai Timur ini berharap setiap anak di daerahnya dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, sehingga mampu tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong cita-cita besar Indonesia Emas 2045. (DZ/ADV)
