Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan arah pembangunan 2027 dengan menempatkan transformasi ekonomi berkelanjutan sebagai salah satu landasan dalam penyusunan program daerah. Penerapannya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Bayu Januar Irawan, mengatakan tema tersebut disusun berdasarkan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan sekaligus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Hal itu disampaikannya usai rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Kantor DPRD Kutim, Senin (27/7/2026).
Menurut Bayu, kondisi fiskal yang terbatas membuat setiap program perlu direncanakan secara lebih terarah. Perangkat daerah juga harus memastikan rencana kerja yang disusun tetap sejalan dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
“Transformasi ekonomi berkelanjutan itu bagaimana cara kita memprogramkan kegiatan dengan posisi kemampuan fiskal yang terbatas. Artinya kita harus mengevaluasi Renja, Renstra Bappeda Kutai Timur, termasuk Pokir, sehingga menyatu dalam satu tema, yaitu transformasi ekonomi dan pertumbuhan,” jelas Bayu.
Ia menilai keterpaduan antara berbagai dokumen perencanaan dan usulan pembangunan menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Dengan adanya sinkronisasi, program dari masing-masing organisasi perangkat daerah diharapkan tidak berjalan secara terpisah, melainkan dapat saling memperkuat untuk mencapai target pembangunan daerah.
Bayu juga menjelaskan bahwa transformasi ekonomi tidak hanya berfokus pada satu bidang. Pelaksanaannya akan mencakup sejumlah program yang terintegrasi, termasuk upaya memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, penyelarasan program menjadi penting agar setiap anggaran yang dialokasikan memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Pemkab Kutim berharap pendekatan tersebut dapat membuat pelaksanaan pembangunan lebih efektif meskipun ruang fiskal yang tersedia menghadapi keterbatasan. Perencanaan yang terintegrasi diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
Melalui tema transformasi ekonomi berkelanjutan, pemerintah daerah juga berupaya memastikan program pembangunan 2027 tetap memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan daerah sesuai kapasitas anggaran yang tersedia. (NY/ADV)
