Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan yang beroperasi di daerah untuk membantu menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
Kolaborasi tersebut diarahkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang diharapkan dapat berjalan beriringan dengan program prioritas pemerintah daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Bayu Januar Irawan mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini mendorong pemerintah untuk mencari alternatif dalam memastikan program pembangunan tetap berjalan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni memperkuat kerja sama dengan dunia usaha.
Bayu menyampaikan hal tersebut usai rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Kantor DPRD Kutim, Senin (27/7/2026).
“Kita harus menciptakan kolaborasi pembangunan dengan perusahaan di mana posisi kita lagi defisit seperti ini. Program visi misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bagaimana caranya itu bisa jalan di tengah badai defisit ini. Salah satunya yaitu menggandeng perusahaan untuk kolaborasi,” kata Bayu.
Menurutnya, kerja sama tersebut bukan dimaksudkan untuk memindahkan kewajiban pemerintah kepada perusahaan. Program CSR justru diharapkan menjadi pelengkap yang dapat memperkuat program pemerintah dan memperluas manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.
“Programnya dia sinergi dengan program pemerintah,” jelasnya.
Bayu menekankan bahwa pelaksanaan kolaborasi tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dasar tersebut, dukungan perusahaan dapat diarahkan tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kebutuhan sosial dan lingkungan di wilayah operasionalnya.
Sinergi antara pemerintah dan perusahaan dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Karena itu, komunikasi serta koordinasi antara kedua pihak perlu terus dijaga agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemkab Kutim berharap keterlibatan dunia usaha dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah, terutama ketika pemerintah harus menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal.
Melalui kemitraan yang berkelanjutan, program perusahaan diharapkan semakin terarah dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kutai Timur. (NY/ADV)
