Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mencari ruang untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah di tengah belum adanya kepastian mengenai penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain menanti penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang menjadi dasar penyaluran, Pemkab Kutim mendorong peningkatan pendapatan daerah sebagai salah satu langkah untuk menjaga kapasitas fiskal.
Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Rizali Hadi mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini masih cukup bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Situasi tersebut membuat perubahan pada penyaluran transfer berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.
Rizali menyampaikan hal itu usai rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Kantor DPRD Kutim, Senin (27/7/2026).
“Karena kita selama ini banyak berharap dari dana transfer. Upaya kita di luar itu ya dari sisi pendapatan daerah harus kita tingkatkan,” kata Rizali.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap memiliki harapan agar dana yang menjadi hak Kutai Timur dapat disalurkan. Namun, besaran tambahan dana maupun waktu penyalurannya hingga kini belum dapat dipastikan.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Kutim belum dapat menghitung secara pasti seberapa besar tambahan kemampuan fiskal yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program daerah.
“Belum ada kepastian, saya belum berani memastikan penambahannya. Harapan kita semua yang ada nilainya itu bisa tersalur,” jelasnya.
Di tengah penantian tersebut, peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu upaya yang terus didorong pemerintah. Penguatan sumber-sumber pendapatan diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi daerah, terutama dalam menjalankan program prioritas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemkab Kutim juga tetap optimistis dana transfer yang menjadi hak daerah dapat direalisasikan. Kepastian dari pemerintah pusat dinilai penting agar perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat disusun dengan lebih matang.
Rizali berharap keputusan terkait dana transfer segera diterbitkan sehingga pemerintah daerah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kapasitas anggaran ke depan.
Sementara itu, optimalisasi pendapatan daerah akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal Kutai Timur dan menjaga agar pembangunan tetap berlanjut di tengah dinamika keuangan daerah. (NY/ADV)
