Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih menunggu kepastian penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan dalam APBD daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi pelaksanaan sejumlah program prioritas dan proyek strategis yang telah direncanakan.
Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Rizali Hadi mengatakan kepastian mengenai dana transfer tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menentukan langkah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan.
Pernyataan itu disampaikan Rizali setelah rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Kantor DPRD Kutim, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, APBD Kutim selama ini masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, perubahan maupun keterlambatan penyaluran dapat memberikan dampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program yang telah disusun.
“Oh tentu pasti. Pasti itu akan ngaruh karena program prioritas kita ini cukup banyak. Selama ini kan kita banyak berharap dari dana transfer,” kata Rizali.
Salah satu sektor yang berpotensi terkena dampak ialah pelaksanaan proyek strategis daerah. Rizali menyebut keterbatasan dukungan anggaran dapat membuat sebagian kegiatan perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan yang tersedia.
“Terhadap proyek-proyek kegiatan strategis itu juga akan berpengaruh. Akan terkurangi, tapi bukan berarti tidak dilaksanakan, bisa jadi tertunda ke tahun berikutnya,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Kutim tidak serta-merta menghentikan program yang telah direncanakan. Pemerintah daerah akan menyesuaikan waktu pelaksanaan apabila kondisi fiskal belum memungkinkan kegiatan dijalankan sesuai jadwal awal.
Di sisi lain, Pemkab Kutim juga berupaya memperkuat kemampuan keuangan daerah dengan mengoptimalkan pendapatan daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah ketidakpastian fiskal.
Rizali berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait penyaluran dana transfer. Kejelasan tersebut dinilai penting agar Pemkab Kutim dapat menyusun dan menjalankan program prioritas serta proyek strategis secara lebih terukur.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah berharap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kutai Timur tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. (NY/ADV)
