Kutai Timur — Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Tahun Anggaran 2027 diminta mengedepankan akurasi data agar mampu menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan, seluruh proses penganggaran harus disusun berdasarkan data yang valid sehingga berbagai persoalan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak kembali terulang.
Menurut Mahyunadi, proses pembahasan APBD 2027 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyajikan data yang akurat, terutama berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah yang menjadi dasar penyusunan APBD.
“Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, saya ingin pembahasan APBD 2027 ini disajikan dengan data-data yang akurat dan valid, terutama dari sisi pendapatan agar setelah disahkan nanti tidak ada lagi kelebihan penganggaran dan lain sebagainya,” ujar Mahyunadi usai rapat paripurna persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Rabu (29/7/2026).
Ia menilai ketepatan data akan meminimalkan potensi kesalahan dalam penyusunan anggaran, termasuk kesalahan penempatan mata anggaran yang selama ini masih memerlukan penyesuaian setelah APBD ditetapkan.
“Di saat disahkan nanti tidak ada lagi yang salah mata anggaran dan sebagainya, sehingga seperti beberapa tahun ini tidak perlu lagi dilakukan pergeseran,” tutur Mahyunadi.
Ia menambahkan, penyusunan anggaran yang lebih cermat tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga memberikan kepastian bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
Mahyunadi berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan sehingga APBD 2027 menjadi instrumen pembangunan yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kutim. (SL/ADV)
