Kutai Timur — Ketepatan waktu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan APBD tidak hanya berdampak pada tingginya serapan anggaran, tetapi juga memastikan masyarakat dapat segera merasakan manfaat program pemerintah.
Menurut Mahyunadi, pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran akan memberikan ruang yang lebih luas bagi perangkat daerah untuk menjalankan program secara optimal. Selain meningkatkan kualitas pekerjaan, langkah tersebut juga dapat mengurangi hambatan dalam penyaluran berbagai layanan kepada masyarakat.
“Bukan hanya serapannya maksimal, kualitas juga maksimal kalau bisa kita segera laksanakan,” ujar Mahyunadi usai rapat paripurna persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab Kutim) Kutim dan DPRD Kutim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (29/7/2026).
Ia menilai keterlambatan pelaksanaan APBD dapat memunculkan berbagai persoalan administratif yang akhirnya berdampak kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program pemerintah.
“Jangan sampai membuat kebingungan para penerima manfaat dari APBD itu. Misalnya pegawai yang tidak gajian sampai beberapa bulan gara-gara APBD dilakukan pergeseran dan sebagainya,” tutur Mahyunadi.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut juga akan memengaruhi pelaksanaan visi dan misi kepala daerah. Menurutnya, masyarakat pada akhirnya akan menilai hasil kerja pemerintah tanpa melihat persoalan teknis yang menjadi penyebab keterlambatan program.
“Visi misi kita juga jadi terganggu dengan adanya pergeseran itu. Masyarakat tidak mau tahu di mana salahnya, tahunya bupati dan wakil bupati,” jelas Mahyunadi.
Mahyunadi berharap penyusunan APBD 2027 dapat dilakukan secara lebih cermat sehingga tidak lagi memerlukan pergeseran anggaran setelah ditetapkan. Dengan demikian, seluruh program pembangunan dapat berjalan tepat waktu, berkualitas, dan memberikan manfaat yang lebih cepat bagi masyarakat Kutim. (SL/ADV)
