Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab) menilai penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, upaya tersebut perlu didukung dengan pemetaan potensi dan strategi pembangunan yang berkelanjutan agar mampu memberikan hasil optimal bagi daerah.
Menurut Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, pengembangan PAD tidak cukup hanya mengandalkan penambahan objek pendapatan baru. Pemerintah daerah (pemda) juga harus memperkuat fondasi ekonomi melalui investasi daerah yang mampu menghasilkan pendapatan secara berkesinambungan.
“Ya salah satunya memang BUMD. Kita butuh pemetaan dan strategi pembangunan yang bersifat berkelanjutan supaya bisa mendorong pendapatan asli daerah,” ujar Mahyunadi saat diwawancarai usai mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara daring bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta Asosiasi Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia (ASWAKADA) di Ruang Rapat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim pada Kamis (30/7/2026).
Ia menjelaskan, peningkatan PAD memerlukan dukungan modal yang memadai agar mampu menghasilkan nilai tambah bagi daerah. Karena itu, investasi yang dilakukan pemerintah harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.
“Kalau ada modal, ada penghasilan. PAD itu cenderung bergantung pada berapa modal yang kita tanamkan untuk peningkatan PAD. Nah, itu yang nantinya menjadi penghasilan. Kalau sementara modal kita segitu-gitu saja, tentu hasilnya juga terbatas,” tutur Mahyunadi.
Ia menambahkan bahwa strategi peningkatan PAD harus dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki daerah sekaligus memperkuat kinerja BUMD sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi.
Mahyunadi berharap langkah tersebut dapat memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Kutai Timur sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. (SL/ADV)
