Kutai Timur – Upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan memberikan ruang yang adil bagi perempuan terus mendapat perhatian di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Hal itu diwujudkan melalui penguatan Komite Gender di lingkungan PT Indonesia Plantation Sinergi (IPS), yang melibatkan pekerja perempuan dan istri pekerja sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi serta perlindungan yang lebih baik di lingkungan perusahaan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula PT IPS, Rabu (26/8/2026), menjadi bagian dari upaya membangun ruang komunikasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan pekerja sekaligus memperkuat pengarusutamaan gender di lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kegiatan tersebut terlaksana melalui kolaborasi DPPPA Kutim bersama Yayasan Solidaridad.
Kepala DPPPA Kutim Idham Cholid melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Supianti menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Yayasan Solidaridad dan manajemen PT IPS dalam mendukung penguatan Komite Gender. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak menjadi modal penting agar upaya tersebut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, pekerja, keluarga pekerja, dan mitra pembangunan seperti Yayasan Solidaridad ini merupakan kekuatan yang penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan,” ungkapnya Supianti.
Ia menjelaskan, keberadaan Komite Gender diharapkan tidak berhenti pada pembentukan struktur kepengurusan. Lebih dari itu, komite diharapkan mampu menjadi wadah aktif untuk membangun komunikasi, memberikan edukasi, menyampaikan aspirasi, serta membantu mengidentifikasi kebutuhan dan persoalan yang dihadapi pekerja perempuan maupun keluarga pekerja.
“Komite Gender ini bukan hanya sekadar sebuah kepengurusan, tetapi diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan perubahan yang positif,” katanya.
Penguatan komite juga diarahkan agar komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan semakin terbuka. Dengan hubungan yang baik, berbagai kebutuhan maupun persoalan yang muncul di lingkungan kerja dapat dibicarakan secara lebih konstruktif dan dicarikan solusi bersama.
Supianti menegaskan, kesetaraan gender bukan berarti menghapus perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut lebih diarahkan pada pemenuhan kesempatan dan perlakuan yang adil sesuai peran serta kebutuhan masing-masing.
“Kesetaraan gender bukan hanya menghilangkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tetapi memberikan kesempatan, penghargaan, perlindungan, dan perlakuan yang adil sesuai dengan peran dan kebutuhannya,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Solidaridad Wilayah Kutim Martinus Martin mengatakan, penguatan Komite Gender PT IPS mencakup penyusunan kembali struktur kepengurusan, penetapan tugas dan fungsi, penyusunan program kerja hingga deklarasi dan pengukuhan. Tahapan tersebut diharapkan menjadi fondasi agar komite memiliki arah kerja yang jelas.
Keterlibatan pekerja perempuan, pekerja laki-laki, istri pekerja, manajemen perusahaan, pemerintah daerah dan mitra pembangunan menjadi kekuatan dalam menjaga keberlanjutan program. Peran perempuan sebagai pekerja sekaligus bagian penting dalam keluarga juga menjadi perhatian dalam penguatan komite.
Melalui kegiatan tersebut, Komite Gender PT IPS diharapkan mampu berkembang sebagai penggerak lingkungan kerja yang semakin ramah perempuan, aman, nyaman dan responsif terhadap kebutuhan pekerja. Penguatan ini sekaligus menjadi langkah positif dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan mendukung kesejahteraan keluarga pekerja.
Martinus berharap komite yang telah diperkuat dapat menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten. “Komite Gender yang terbentuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab, membangun kerja sama yang baik dengan manajemen PT IPS, serta menjadi penggerak dalam menciptakan lingkungan kerja yang semakin ramah perempuan dan responsif gender,” pungkasnya. (IR/ADV)
