Kutai Timur – Persoalan yang dihadapi pekerja menjadi bagian dari perhatian dalam pembentukan Komite Gender di PT Dinamika Prima Artha (DPA), Kecamatan Bengalon, Kamis (27/8/2026). Komite tersebut disiapkan sebagai ruang internal untuk menampung aspirasi sekaligus mendorong respons perusahaan terhadap berbagai kebutuhan pekerja.
Dalam sosialisasi dan penguatan Komite Gender, sejumlah pekerja menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan kerja maupun kebutuhan yang dinilai perlu mendapat perhatian perusahaan. Masukan tersebut mencakup fasilitas transportasi, kesehatan, hingga administrasi kependudukan.
Maria, salah satu pekerja, menyoroti kondisi bus operasional yang menurutnya masih perlu mendapat perhatian agar fasilitas transportasi yang digunakan pekerja lebih layak dan nyaman. Penyampaian tersebut menjadi salah satu masukan yang muncul dalam kegiatan di PT DPA.
Sementara itu, Faradila yang bertugas sebagai perawat (ners) menyampaikan sejumlah isu kesehatan pekerja, mulai dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penanganan diare, hingga edukasi mengenai kesehatan reproduksi perempuan. Persoalan lain disampaikan Della terkait pentingnya pendataan dan kepemilikan akta kelahiran.
Beragam masukan itu memperlihatkan bahwa isu gender di lingkungan kerja tidak hanya berkaitan dengan posisi perempuan sebagai pekerja. Persoalan tersebut juga bersinggungan dengan kesehatan, fasilitas kerja, administrasi kependudukan, serta kebutuhan pekerja dalam menjalankan peran di keluarga.
Perwakilan HRD PT DPA, Rizky, mengatakan keberadaan Komite Gender merupakan hal baru bagi perusahaan. Manajemen, kata dia, menyambut baik pembentukan tersebut dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaannya di lingkungan perusahaan.
“Komite Gender ini merupakan hal yang baru bagi perusahaan kami. Kami sangat antusias dan dari manajemen juga mendukung kegiatan ini,” ujarnya.
Di PT DPA, Komite Gender diisi perwakilan dari lima divisi perusahaan. Linda dipercaya sebagai Ketua Komite Gender PT DPA. Keberadaan perwakilan dari setiap divisi diharapkan dapat mendukung keterlibatan pekerja dalam menjalankan fungsi komite.
Pembentukan dan penguatan Komite Gender tersebut merupakan program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim melalui Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, bekerja sama dengan Yayasan Solidaridad dan Pusat Penelitian Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA) LP2M Universitas Mulawarman.
Melalui komite tersebut, perusahaan didorong memiliki mekanisme yang dapat menampung persoalan pekerja sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan perempuan dan keluarga. Upaya itu diarahkan untuk membangun lingkungan kerja yang aman dan adil dengan memperhatikan hak pekerja perempuan. (IR/ADV)
