Kutai Timur – Dampak kekeringan mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terutama terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan penanganan di wilayah yang mulai mengalami kesulitan air.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah teknis di lapangan untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi kemarau. Penanganan dilakukan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait agar dukungan dapat diberikan sesuai kebutuhan wilayah.
“Pemerintah tidak hanya berdiam diri, kolaborasi lintas instansi terus digalakkan untuk membantu warga yang mulai kesulitan air bersih. Kita telah berikhtiar secara teknis di lapangan, dan hari ini kita sempurnakan dengan doa,” kata Ardiansyah usai Salat Istisqa di Lapangan Kantor Bupati Kutim, Sabtu (29/8/2026).
Kegiatan Salat Istisqa tersebut digelar Kodim 0909/KTM dan Polres Kutim serta diikuti Ardiansyah bersama Wakil Bupati Mahyunadi dan jajaran Forkopimda. Selain menjadi bagian dari ikhtiar spiritual, kegiatan tersebut berlangsung di tengah perhatian pemerintah terhadap dampak kekeringan yang dirasakan masyarakat.
Dalam penanganan kondisi kemarau, Pemkab Kutim bersinergi dengan Kodim 0909/KTM, Polres Kutim, serta instansi teknis terkait. Koordinasi tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan di lapangan, termasuk penyaluran bantuan air kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ardiansyah menyebut upaya menghadapi kekeringan membutuhkan kerja bersama. Kemampuan teknis dan sumber daya yang tersedia terus dimanfaatkan untuk mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat, sementara ikhtiar spiritual dilakukan sebagai bagian dari doa bersama.
“Pemerintah berharap sinergi teknis yang diiringi kepasrahan total ini mampu menjaga ketahanan warga serta menyegerakan pemulihan kondisi lingkungan di bumi Kutim,” tutupnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari respons pemerintah daerah terhadap kondisi kemarau yang berdampak pada ketersediaan air. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memperkuat penanganan sekaligus memastikan masyarakat yang mengalami kesulitan air mendapat dukungan sesuai kondisi di lapangan. (IR/ADV)
